GRPD Tagih Penyelesaian Air Bersih di Desa Paralando
GRPD Desa Paralando menyerahkan surat bernomor 001/GRPD/PLD/XI/2026 kepada Bupati Manggarai pada 10 November 2026. Mereka meminta jawaban tertulis dalam 3 x 24 jam.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Ruteng — Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD) Desa Paralando menyerahkan surat resmi kepada Bupati Manggarai pada Selasa, 10 November 2026. Surat bernomor 001/GRPD/PLD/XI/2026 itu meminta penjelasan tertulis mengenai realisasi proyek air bersih senilai Rp973 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025.
Surat diserahkan Ketua GRPD Desa Paralando, Sebastianus Jaya, melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai. GRPD memberi batas waktu 3 x 24 jam sejak surat diterima untuk memperoleh jawaban dan tanggapan resmi.
Persoalan yang dipertanyakan berada di Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai. Proyek tersebut mencakup peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA), penambahan sumur dalam terlindungi, dan broncaptering. Meski sebagian rumah sudah memperoleh akses, masih ada 22 rumah yang belum terlayani air bersih.
22 rumah di Paralando masih menunggu kepastian layanan air
GRPD meminta pemerintah daerah menjelaskan realisasi anggaran DAK sebesar Rp973 juta, status penyelesaian pekerjaan, alasan belum terlaksananya anggaran perubahan Rp185 juta, serta langkah konkret dan tenggat penyelesaian masalah. Permintaan itu menjadi perkembangan terbaru dari persoalan layanan air bersih yang sebelumnya telah dibahas warga bersama pemerintah dan DPRD Manggarai.
Pada 2025, proyek air bersih di Desa Paralando dikerjakan selama 150 hari, mulai 2 Juli hingga 28 November 2025. Namun, pelaksanaannya belum menjangkau seluruh warga. Pemerintah Kabupaten Manggarai kemudian mengalokasikan Rp185 juta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 untuk mengembangkan fasilitas air minum di desa tersebut.
GRPD menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi apabila tidak menerima tanggapan sampai batas waktu yang diberikan. Langkah itu disebut sebagai penyampaian aspirasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Sosial & Kemanusiaan
Ombudsman Desak Huntara dan Layanan Dasar Korban Gempa Flores
Ombudsman RI kembali mendesak percepatan hunian sementara dan pemenuhan air bersih bagi korban gempa Flores. Pendidikan serta kesehatan di Manggarai d…
Terbaru di Sosial & Kemanusiaan
Berita utama hari ini
Baca juga
