Kabar Labuan Bajo

Selasa, 6 Oktober 2026

Ombudsman Desak Huntara dan Layanan Dasar Korban Gempa Flores

Ombudsman RI kembali mendesak percepatan hunian sementara dan pemenuhan air bersih bagi korban gempa Flores. Pendidikan serta kesehatan di Manggarai dan Manggarai Barat juga harus tetap berjalan.

Oleh

Editor: Mursyid Sonsang

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Bentang alam perbukitan tandus dengan bebatuan di bawah langit mendung gelap.
Ilustrasi: Bentang alam perbukitan tandus dengan bebatuan di bawah langit mendung gelap. · Foto: tommy picone / Pexels

Manggarai Barat — Laporan yang diperbarui pada 6 Oktober 2026 menegaskan kembali kebutuhan mendesak air bersih, hunian sementara, serta keberlanjutan pendidikan dan kesehatan setelah pemantauan lapangan Ombudsman Republik Indonesia di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat pada 28 September hingga 1 Oktober 2026. Ombudsman meminta pemerintah mempercepat penyediaan tempat pengungsian yang layak dan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak gempa Flores.

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng bersama tim. Tim menyambangi posko pengungsian, hunian sementara, pengungsi mandiri, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta kampung nelayan di dua kabupaten tersebut.

Layanan dasar menentukan pemulihan warga Flores

Selain tempat tinggal yang lebih layak, Ombudsman menyoroti ketersediaan air bersih dan tempat penampungan air, terutama di Desa Paralando. Kebutuhan tersebut harus dipastikan agar warga tetap memperoleh pelayanan dasar selama masa pemulihan.

Keberlanjutan pendidikan juga menjadi perhatian. Kegiatan belajar mengajar di Desa Golo Sepang, Kabupaten Manggarai Barat, serta Desa Robek dan Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, masih berlangsung dalam kondisi darurat, dengan aktivitas belajar beralaskan dan beratapkan terpal. Ombudsman meminta pemerintah menyediakan tenda besar untuk mendukung kegiatan belajar selama masa transisi pemulihan.

Di bidang kesehatan, Ombudsman meminta layanan tetap berjalan di wilayah terdampak. Secara keseluruhan, lembaga itu meminta pemerintah memastikan air bersih, mempercepat huntara, memberi kepastian status kerusakan rumah warga, serta menjaga layanan pendidikan dan kesehatan.

Ombudsman juga menyebut penyediaan tenda yang lebih layak dan percepatan pembangunan huntara sangat dibutuhkan sebelum musim penghujan pada November–Desember. Proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah oleh pemerintah daerah perlu dilakukan secara cepat, akurat, dan akuntabel agar pembangunan huntara tidak terhambat.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Sosial & Kemanusiaan

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.