Bupati Manggarai Dorong Migrasi Aman dari Desa
Bupati Manggarai mendorong gerakan migrasi aman dimulai dari desa. Pendataan warga dan informasi jalur resmi disiapkan untuk mencegah perekrutan nonprosedural.
Oleh Kevin Mikael Januar
· 2 menit baca
Ruteng — Pada 10 November 2026, pemerintah daerah menegaskan gerakan migrasi aman perlu dimulai dari desa dan mencakup akses kerja luar negeri yang prosedural. Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit mendorong penguatan gerakan ini untuk menekan keberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dan memperkuat perlindungan warga.
Gagasan tersebut berangkat dari Seminar Gerakan Migrasi Aman bertema “Perlindungan Pekerja Migran Dimulai dari Desa” di Aula Katedral St. Maria Assumpta, Ruteng, pada 4 November 2026. Dalam forum itu, pemerintah desa ditempatkan sebagai pintu awal pendataan, pemberian informasi, dan pendampingan bagi warga yang bekerja atau berencana bekerja di luar daerah maupun luar negeri.
Bupati meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama para kepala desa memetakan warga Manggarai yang bekerja di luar daerah atau luar negeri. Data itu mencakup jumlah pekerja migran, lokasi penempatan, serta kondisi dan status keberangkatan. Pemerintah kemudian dapat memberi informasi tentang prosedur, memeriksa dokumen sejak awal, dan mencegah perekrutan ilegal serta tindak pidana perdagangan orang.
Desa menjadi pintu perlindungan pekerja migran
Bagi warga di desa-desa Manggarai, kebijakan ini menentukan apakah rencana bekerja ke luar negeri ditempuh melalui jalur yang aman atau justru melalui perekrutan berisiko. Pemerintah tidak diarahkan melarang warga mencari penghidupan di luar daerah, melainkan mengurangi risiko dan memastikan mereka memperoleh perlindungan yang memadai.
Seminar tersebut juga menyoroti keterbatasan lapangan kerja, kondisi ekonomi, keterbatasan lahan, dan tantangan pemulihan pascabencana sebagai faktor yang memengaruhi keputusan warga untuk bermigrasi. Karena itu, informasi tentang negara tujuan, dokumen, proses perekrutan, izin tinggal, layanan kesehatan, dan hak pekerja perlu tersedia sebelum keberangkatan.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla menekankan bahwa perlindungan harus dimulai dari hulu, yaitu desa. Stella Maris Batam dan Pemerintah Kabupaten Manggarai mendorong penguatan literasi migrasi aman, pengawasan perekrutan, serta pendampingan pekerja dan keluarganya.
Langkah berikutnya yang disebut dalam laporan adalah rencana pelatihan bagi kepala desa. Stella Maris Batam sedang menyiapkan pelatihan untuk membantu pemerintah desa mengenali perekrutan nonprosedural dan memberi informasi yang benar kepada calon pekerja migran.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
Lima Menu MBG di Manggarai Lolos Uji Keamanan Pangan
Tim Food Security Polres Manggarai memeriksa lima menu MBG pada 9 November 2026. Seluruh sampel negatif empat parameter kimiawi dan dinyatakan laik di…
Terbaru di Flores Raya

Baca juga




