Kabar Labuan Bajo

Rabu, 11 November 2026

Bupati Manggarai Dorong Migrasi Aman dari Desa

Bupati Manggarai mendorong gerakan migrasi aman dimulai dari desa. Pendataan warga dan informasi jalur resmi disiapkan untuk mencegah perekrutan nonprosedural.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Tampak dekat koper bermotif kotak-kotak merah dengan pegangan kulit hitam.
Ilustrasi: Tampak dekat koper bermotif kotak-kotak merah dengan pegangan kulit hitam. · Foto: Arturo A / Pexels

Ruteng — Pada 10 November 2026, pemerintah daerah menegaskan gerakan migrasi aman perlu dimulai dari desa dan mencakup akses kerja luar negeri yang prosedural. Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit mendorong penguatan gerakan ini untuk menekan keberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dan memperkuat perlindungan warga.

Gagasan tersebut berangkat dari Seminar Gerakan Migrasi Aman bertema “Perlindungan Pekerja Migran Dimulai dari Desa” di Aula Katedral St. Maria Assumpta, Ruteng, pada 4 November 2026. Dalam forum itu, pemerintah desa ditempatkan sebagai pintu awal pendataan, pemberian informasi, dan pendampingan bagi warga yang bekerja atau berencana bekerja di luar daerah maupun luar negeri.

Bupati meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama para kepala desa memetakan warga Manggarai yang bekerja di luar daerah atau luar negeri. Data itu mencakup jumlah pekerja migran, lokasi penempatan, serta kondisi dan status keberangkatan. Pemerintah kemudian dapat memberi informasi tentang prosedur, memeriksa dokumen sejak awal, dan mencegah perekrutan ilegal serta tindak pidana perdagangan orang.

Desa menjadi pintu perlindungan pekerja migran

Bagi warga di desa-desa Manggarai, kebijakan ini menentukan apakah rencana bekerja ke luar negeri ditempuh melalui jalur yang aman atau justru melalui perekrutan berisiko. Pemerintah tidak diarahkan melarang warga mencari penghidupan di luar daerah, melainkan mengurangi risiko dan memastikan mereka memperoleh perlindungan yang memadai.

Seminar tersebut juga menyoroti keterbatasan lapangan kerja, kondisi ekonomi, keterbatasan lahan, dan tantangan pemulihan pascabencana sebagai faktor yang memengaruhi keputusan warga untuk bermigrasi. Karena itu, informasi tentang negara tujuan, dokumen, proses perekrutan, izin tinggal, layanan kesehatan, dan hak pekerja perlu tersedia sebelum keberangkatan.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla menekankan bahwa perlindungan harus dimulai dari hulu, yaitu desa. Stella Maris Batam dan Pemerintah Kabupaten Manggarai mendorong penguatan literasi migrasi aman, pengawasan perekrutan, serta pendampingan pekerja dan keluarganya.

Langkah berikutnya yang disebut dalam laporan adalah rencana pelatihan bagi kepala desa. Stella Maris Batam sedang menyiapkan pelatihan untuk membantu pemerintah desa mengenali perekrutan nonprosedural dan memberi informasi yang benar kepada calon pekerja migran.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Flores Raya

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.