Warga Flores-Lembata Menimbang Janji Listrik Panas Bumi
Rencana panas bumi Flores-Lembata menawarkan pasokan listrik, tetapi warga mempertanyakan dampaknya terhadap kebun, sumber air, tanah adat, dan ruang pengambilan keputusan.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Ngada — Analisis mengenai rencana panas bumi di Flores-Lembata menyoroti janji penyediaan listrik sekaligus penolakan warga yang mengkhawatirkan kebun, sumber air, tanah adat, dan ruang mereka dalam pengambilan keputusan. Laporan ini terbit pada 13 November 2026.
Perdebatan tersebut berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk Mataloko di Ngada, Sokoria di Ende, Poco Leok dan Ulumbu di Manggarai, serta Atadei di Lembata. Bagi warga di kawasan proyek, kebutuhan listrik tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan lahan pertanian, mata air, dan ruang hidup.
Di Lewokluok, Kecamatan Demon Pagong, sekitar 70 warga dari Blepanawa, Bama, dan Lewokluok berkumpul pada 30 September 2026 untuk menyampaikan penolakan. Warga juga membawa petisi dengan 1.790 tanda tangan. Mereka mempertanyakan apakah konsultasi telah melibatkan masyarakat terdampak secara luas, bukan hanya pemilik tanah, aparat desa, dan tokoh adat.
Mengapa rencana panas bumi penting bagi pembaca Labuan Bajo
Flores disebut sebagai wilayah yang diarahkan menjadi sumber listrik panas bumi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan energi konvensional. Dampaknya tidak berhenti di lokasi sumur atau pembangkit. Listrik dari wilayah Flores-Lembata direncanakan mendukung pusat-pusat kebutuhan energi, termasuk Labuan Bajo, sementara risiko terhadap air, kebun, dan tanah adat terutama ditanggung kampung di sekitar proyek.
Karena itu, pembaca perlu melihat dua sisi rencana tersebut: kebutuhan pasokan listrik dan perlindungan sumber kehidupan. Warga Atakore, Kecamatan Atadei, misalnya, menyatakan proyek berisiko merusak lingkungan dan sumber air di wilayah desa serta sekitarnya. Mereka juga mempersoalkan rencana proyek di tanah ulayat yang memiliki arti budaya dan spiritual.
Laporan lain mengenai polemik ini mencatat bahwa warga di berbagai lokasi mempertanyakan informasi, risiko lingkungan, hak masyarakat adat, dan persetujuan masyarakat terdampak. Di Atadei, proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi ditargetkan berkapasitas 10 megawatt dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027. Namun, keberatan warga mengenai sumber air, tanah ulayat, dan proses pengambilan keputusan masih menjadi pokok persoalan.
Sumber
Baca berikutnya
Terbaru di Analisis

40 Fotografer Ikuti Sertifikasi Kompetensi di Labuan Bajo
Sebanyak 40 fotografer mengikuti sertifikasi kompetensi profesi di Labuan Bajo pada 10–12 November 2026. Program ini diarahkan untuk meningkatkan prof…
Berita utama hari ini

Baca juga




