Manggarai Barat Tetapkan Enam Isu Awal Perubahan RPJMD

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggelar konsultasi publik sekaligus kick-off penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Kamis, 12 November 2026. Forum ini menetapkan enam isu strategis awal, termasuk akses air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, serta penanganan stunting.

Enam isu tersebut masih bersifat sementara dan terbuka untuk masukan peserta. Selain kelompok isu layanan dasar dan gizi, daftar awal juga mencakup pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta akses antarwilayah, dan penurunan risiko bencana serta adaptasi perubahan iklim.

Enam isu awal menentukan arah pembangunan Manggarai Barat

Bagi warga Labuan Bajo dan wilayah lain di Manggarai Barat, pembahasan ini penting karena hasil konsultasi akan menjadi dasar perumusan isu strategis final serta rekomendasi perbaikan dalam Perubahan RPJMD 2025-2029. Akses air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi berkaitan langsung dengan kebutuhan layanan dasar masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dalam penyusunan KLHS. Prosesnya melibatkan organisasi perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tim penyusun telah mengidentifikasi sementara 37 rekomendasi untuk diintegrasikan ke dalam Perubahan RPJMD. Materi yang ditinjau meliputi evaluasi capaian kinerja, penyesuaian kebutuhan masyarakat, arah kebijakan, kemampuan keuangan daerah, serta integrasi isu strategis lingkungan, iklim, dan ketahanan wilayah.

Dari sisi lingkungan, daya dukung air di beberapa wilayah disebut sudah defisit dan diproyeksikan semakin defisit hingga 2030. Penyusunan KLHS ditargetkan selesai dalam kurang lebih 8 minggu dan harus sudah divalidasi pada awal Desember 2026. Pada akhir November 2026 direncanakan Uji Konsekuensi Pertama, kemudian dilanjutkan penyusunan rekomendasi dan integrasi ke dalam Perubahan RPJMD.

Sumber

• Info Mabar — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
• fkm.unair.ac.id