Warga Poco Leok dan Atadei Tolak Proyek Panas Bumi
Warga Poco Leok dan Atadei tetap menolak penyerahan tanah adat untuk proyek panas bumi. Dialog ditawarkan, tetapi pengadaan lahan masih diupayakan.
Oleh Kevin Mikael Januar
· 2 menit baca
Labuan Bajo — Pemerintah, PT PLN, dan pendana proyek menawarkan dialog kepada warga Poco Leok, Kabupaten Manggarai, serta Atadei, Kabupaten Lembata. Namun, pengadaan lahan tetap diupayakan ketika warga menolak menyerahkan tanah adat untuk rencana proyek panas bumi Flores-Lembata.
Di Atadei, penolakan berlanjut setelah warga menghadang rencana kedatangan tim sosialisasi pengadaan lahan PLTP Atadei pada 14 Oktober 2026. Peristiwa itu berlangsung di persimpangan Petun, jalur utama menuju Desa Atakore, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Puluhan warga, termasuk perempuan dan kaum muda, memenuhi badan jalan.
Di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, proses pengadaan lahan dan pembangunan jalan akses menuju titik pengeboran tetap diupayakan. Tim independen KfW merekomendasikan penghentian sementara proyek. Pemerintah daerah juga membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5–6 di Poco Leok.
Penolakan menyangkut tanah adat dan ruang hidup
Bagi warga yang menolak, persoalan utama bukan sekadar tawaran dialog, melainkan tanah adat dan ruang hidup yang mereka anggap tidak dapat diserahkan. Di Atadei, penolakan telah disuarakan melalui musyawarah, konsolidasi kaum muda, dan unjuk rasa. Warga Desa Atakore memutuskan menolak proyek dalam musyawarah pada 8 Oktober 2024.
Di Poco Leok, warga telah menyampaikan penolakan melalui surat resmi, aksi damai, dan audiensi dengan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat, serta PT PLN. Hingga Maret 2026, PLN disebut telah membayar ganti rugi kepada 280 pemilik lahan dan menguasai 549 persil. Pembayaran untuk 38 persil lainnya disebut akan menyusul sesuai tahapan pengadaan tanah.
Tawaran dialog dari pemerintah, PLN, dan pendana belum mengubah sikap warga Atadei dan Poco Leok. Proses pengadaan lahan masih berlangsung.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Sosial & Kemanusiaan
GMNI Adukan Proyek Air Minum Paralando ke Kejaksaan Manggarai
GMNI, GRPD Paralando, dan BEM Unika melaporkan proyek air minum Desa Paralando ke Kejaksaan Negeri Manggarai. Mereka menyoroti 22 kepala keluarga yang…
Terbaru di Flores Raya

Berita utama hari ini

Baca juga




