Kabar Labuan Bajo

Kamis, 19 November 2026

GMNI Adukan Proyek Air Minum Paralando ke Kejaksaan Manggarai

GMNI, GRPD Paralando, dan BEM Unika melaporkan proyek air minum Desa Paralando ke Kejaksaan Negeri Manggarai. Mereka menyoroti 22 kepala keluarga yang belum mendapat akses air bersih.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Tumpukan pipa PVC abu-abu di area proyek terbuka.
Ilustrasi: Tumpukan pipa PVC abu-abu di area proyek terbuka. · Foto: Sergei Starostin / Pexels

Ruteng — Massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai, Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD) Paralando, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unika Santu Paulus Ruteng melaporkan proyek sarana air minum di Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, ke Kejaksaan Negeri Manggarai pada Selasa, 17 November 2026.

Proyek tersebut merupakan peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA), penambahan sumur dalam terlindungi, dan broncaptering yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025. Nilai anggarannya Rp973.000.000. Dalam pengaduan, massa meminta penelusuran dan pemeriksaan terhadap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pembayaran, serta pertanggungjawaban proyek.

Kelompok pengadu menyebut pekerjaan belum memenuhi kebutuhan seluruh penerima manfaat. Data penerima manfaat disebut berjumlah 170 kepala keluarga, tetapi 22 kepala keluarga di Desa Paralando masih belum memperoleh akses air bersih sebagaimana diharapkan.

Proyek Paralando menyangkut layanan dasar warga

Persoalan ini penting bagi pembaca di Labuan Bajo karena menyangkut penggunaan anggaran publik dan layanan dasar di wilayah Manggarai. Keluhan warga tidak hanya berkaitan dengan kelanjutan pembangunan fisik, tetapi juga dengan kepastian bahwa fasilitas air minum benar-benar menjangkau rumah tangga sasaran.

Dalam rangkaian pembahasan sebelumnya, pemerintah daerah dan DPRD Manggarai disebut menyepakati alokasi tambahan Rp185 juta melalui perubahan anggaran 2026 untuk menangani persoalan distribusi air bersih di Desa Paralando. Namun, laporan mengenai 22 kepala keluarga yang belum terlayani menjadi alasan massa tetap meminta pemeriksaan atas proyek awal.

Aksi pada 17 November 2026 juga menyasar DPRD Kabupaten Manggarai dan kantor bupati untuk meminta penjelasan mengenai pengawasan serta tindak lanjut pemerintah. Dalam pengaduan ke kejaksaan, massa meminta aparat memeriksa pihak-pihak terkait proyek dan menelusuri penggunaan anggarannya.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Sosial & Kemanusiaan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.