GMNI Adukan Proyek Air Minum Paralando ke Kejaksaan Manggarai
GMNI, GRPD Paralando, dan BEM Unika melaporkan proyek air minum Desa Paralando ke Kejaksaan Negeri Manggarai. Mereka menyoroti 22 kepala keluarga yang belum mendapat akses air bersih.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Ruteng — Massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai, Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD) Paralando, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unika Santu Paulus Ruteng melaporkan proyek sarana air minum di Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, ke Kejaksaan Negeri Manggarai pada Selasa, 17 November 2026.
Proyek tersebut merupakan peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA), penambahan sumur dalam terlindungi, dan broncaptering yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025. Nilai anggarannya Rp973.000.000. Dalam pengaduan, massa meminta penelusuran dan pemeriksaan terhadap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pembayaran, serta pertanggungjawaban proyek.
Kelompok pengadu menyebut pekerjaan belum memenuhi kebutuhan seluruh penerima manfaat. Data penerima manfaat disebut berjumlah 170 kepala keluarga, tetapi 22 kepala keluarga di Desa Paralando masih belum memperoleh akses air bersih sebagaimana diharapkan.
Proyek Paralando menyangkut layanan dasar warga
Persoalan ini penting bagi pembaca di Labuan Bajo karena menyangkut penggunaan anggaran publik dan layanan dasar di wilayah Manggarai. Keluhan warga tidak hanya berkaitan dengan kelanjutan pembangunan fisik, tetapi juga dengan kepastian bahwa fasilitas air minum benar-benar menjangkau rumah tangga sasaran.
Dalam rangkaian pembahasan sebelumnya, pemerintah daerah dan DPRD Manggarai disebut menyepakati alokasi tambahan Rp185 juta melalui perubahan anggaran 2026 untuk menangani persoalan distribusi air bersih di Desa Paralando. Namun, laporan mengenai 22 kepala keluarga yang belum terlayani menjadi alasan massa tetap meminta pemeriksaan atas proyek awal.
Aksi pada 17 November 2026 juga menyasar DPRD Kabupaten Manggarai dan kantor bupati untuk meminta penjelasan mengenai pengawasan serta tindak lanjut pemerintah. Dalam pengaduan ke kejaksaan, massa meminta aparat memeriksa pihak-pihak terkait proyek dan menelusuri penggunaan anggarannya.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Data Mabar
Data HIV Manggarai Catat 53 ODHIV dari Manggarai Barat
Data layanan HIV hingga Oktober 2026 mencatat 576 ODHIV di wilayah layanan Manggarai, termasuk 53 orang dari Manggarai Barat. Sebanyak 227 orang menja…
Terbaru di Sosial & Kemanusiaan

Berita utama hari ini

Baca juga





