Kabar Labuan Bajo

Minggu, 22 November 2026

Massa Desak Kejari Manggarai Percepat Usut Dugaan Korupsi Jefrin Haryanto

Aliansi Aksi Damai menggelar aksi di depan Kejari Manggarai pada 17 November 2026. Massa meminta penanganan dugaan korupsi di Manggarai Timur dipercepat dan tersangka segera ditetapkan.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Tampak dekat fasad bangunan bergaya neoklasik dengan dua pilar putih dan pagar balkon.
Ilustrasi: Tampak dekat fasad bangunan bergaya neoklasik dengan dua pilar putih dan pagar balkon. · Foto: MART PRODUCTION / Pexels

Manggarai — Massa dari Aliansi Aksi Damai berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai pada 17 November 2026. Mereka mendesak jaksa mempercepat pengusutan dugaan korupsi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Timur serta segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.

Sasaran utama tuntutan massa ialah Jefrin Haryanto, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Aksi berlangsung di sejumlah titik, termasuk depan Kantor Kejari Manggarai. Massa juga meminta proses penanganan perkara dibuka secara transparan dan tidak melindungi pihak mana pun.

Kepala Kejari Manggarai, Deddi Diliyanto, menyatakan penyidikan masih berjalan. Kejaksaan berkoordinasi dengan tim ahli dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyelesaikan perhitungan kerugian negara. Dalam laporan lain, Deddi menyebut 390 saksi telah diperiksa dan kejaksaan menyiapkan pemanggilan terhadap Jefrin. Ia mengatakan keterangan saksi belum cukup untuk menetapkan tersangka.

Mengapa perkara ini penting bagi warga Manggarai

Perkara ini berkaitan dengan anggaran layanan publik di Manggarai Timur pada tahun anggaran 2024–2025. Laporan yang dikutip media menyebut dugaan masalah mencakup kegiatan yang diduga hanya dilaksanakan sekali meski dianggarkan berulang, kenaikan nilai anggaran, belanja yang tidak sesuai realisasi, insentif bidan desa, data Kampung Keluarga Berencana, serta anggaran pulsa kader Posyandu di 12 desa.

Nilai dan pihak yang bertanggung jawab belum ditetapkan melalui status tersangka dalam laporan yang tersedia. Karena itu, tuntutan massa untuk transparansi dan penelusuran menyeluruh menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.

Langkah berikutnya yang disebut dalam laporan ialah penyelesaian perhitungan kerugian negara, pendalaman keterangan saksi, dan pemanggilan Jefrin oleh Kejari Manggarai.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Hukum & Kriminal

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.