Massa Desak Kejari Manggarai Percepat Usut Dugaan Korupsi Jefrin Haryanto
Aliansi Aksi Damai menggelar aksi di depan Kejari Manggarai pada 17 November 2026. Massa meminta penanganan dugaan korupsi di Manggarai Timur dipercepat dan tersangka segera ditetapkan.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Manggarai — Massa dari Aliansi Aksi Damai berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai pada 17 November 2026. Mereka mendesak jaksa mempercepat pengusutan dugaan korupsi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Timur serta segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
Sasaran utama tuntutan massa ialah Jefrin Haryanto, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Aksi berlangsung di sejumlah titik, termasuk depan Kantor Kejari Manggarai. Massa juga meminta proses penanganan perkara dibuka secara transparan dan tidak melindungi pihak mana pun.
Kepala Kejari Manggarai, Deddi Diliyanto, menyatakan penyidikan masih berjalan. Kejaksaan berkoordinasi dengan tim ahli dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyelesaikan perhitungan kerugian negara. Dalam laporan lain, Deddi menyebut 390 saksi telah diperiksa dan kejaksaan menyiapkan pemanggilan terhadap Jefrin. Ia mengatakan keterangan saksi belum cukup untuk menetapkan tersangka.
Mengapa perkara ini penting bagi warga Manggarai
Perkara ini berkaitan dengan anggaran layanan publik di Manggarai Timur pada tahun anggaran 2024–2025. Laporan yang dikutip media menyebut dugaan masalah mencakup kegiatan yang diduga hanya dilaksanakan sekali meski dianggarkan berulang, kenaikan nilai anggaran, belanja yang tidak sesuai realisasi, insentif bidan desa, data Kampung Keluarga Berencana, serta anggaran pulsa kader Posyandu di 12 desa.
Nilai dan pihak yang bertanggung jawab belum ditetapkan melalui status tersangka dalam laporan yang tersedia. Karena itu, tuntutan massa untuk transparansi dan penelusuran menyeluruh menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Langkah berikutnya yang disebut dalam laporan ialah penyelesaian perhitungan kerugian negara, pendalaman keterangan saksi, dan pemanggilan Jefrin oleh Kejari Manggarai.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Sosial & Kemanusiaan
Tim Unesa Dampingi Warga Satar Nawang Pulihkan Kesehatan dan Ekonomi
Tim NESANTARA Universitas Negeri Surabaya mendampingi warga Satar Nawang mengolah kopi menjadi produk usaha, sekaligus menjalankan pemulihan psikososi…
Terbaru di Hukum & Kriminal

Berita utama hari ini

Baca juga



