Mengapa pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat belum merata
Pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat pada 2025 mencapai 5,82 persen, tetapi PDRB per kapita masih Rp17,76 juta. Perubahan RPJMD menyoroti pemerataan dan layanan dasar.
Oleh Mukmin John
· Peristiwa: · 2 menit baca
Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mulai menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 melalui konsultasi publik dan kick-off pada Kamis, 12 November 2026. Dalam forum itu, pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 disebut mencapai 5,82 persen, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat menjadi lebih dari Rp5 triliun. PDRB per kapita masih Rp17,76 juta.
Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan aktivitas ekonomi belum otomatis berarti peningkatan kesejahteraan yang setara. Karena itu, perubahan RPJMD diarahkan untuk menghubungkan pertumbuhan dengan pemerataan, termasuk melalui pengentasan kemiskinan dan pengangguran, penguatan layanan dasar, serta peningkatan akses antarwilayah.
Mengapa selisih PDRB per kapita penting bagi warga Manggarai Barat
PDRB per kapita menggambarkan nilai ekonomi rata-rata yang dikaitkan dengan penduduk, bukan pendapatan yang diterima setiap orang. Angka Rp17,76 juta menjadi penanda bahwa besarnya nilai ekonomi daerah perlu dibaca bersama kondisi layanan dan kesempatan ekonomi warga di kampung, desa, dan kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyebut PDRB meningkat dari 3,56 triliun rupiah pada 2021 menjadi lebih dari 5 triliun rupiah pada 2025. Dalam paparan konsultasi, PDRB per kapita Manggarai Barat juga disebut berada di bawah angka nasional 83,70 juta rupiah dan target wilayah Nusa Tenggara Timur sekitar 35,1 juta rupiah.
Enam isu strategis awal yang dibahas meliputi kemiskinan dan pengangguran; pangan dan gizi, termasuk stunting; layanan kesehatan; pendidikan dan kualitas sumber daya manusia serta akses antarwilayah; air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup; serta pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Daftar ini masih sementara dan terbuka untuk masukan.
Penyusunan KLHS ditargetkan berlangsung sekitar delapan minggu dan harus divalidasi pada awal Desember 2026. Pemerintah daerah kemudian akan memakai hasil konsultasi untuk merumuskan isu strategis final dan rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam perubahan RPJMD 2025–2029.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pariwisata & TN Komodo
Nama ilmiah komodo: Varanus komodoensis dan arti sebutannya
Nama ilmiah komodo adalah Varanus komodoensis. Istilah ini dipakai dalam sumber pemerintah dan pendidikan untuk menyebut biawak komodo, satwa endemik…
Terbaru di Data Mabar

Berita utama hari ini

Baca juga




