Kabar Labuan Bajo

Jumat, 20 November 2026

Mengapa pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat belum merata

Pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat pada 2025 mencapai 5,82 persen, tetapi PDRB per kapita masih Rp17,76 juta. Perubahan RPJMD menyoroti pemerataan dan layanan dasar.

Oleh

· Peristiwa: · 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Pemandangan udara lahan persawahan terasering hijau dan bangunan kecil di pedesaan.
Ilustrasi: Pemandangan udara lahan persawahan terasering hijau dan bangunan kecil di pedesaan. · Foto: Tom Fisk / Pexels

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mulai menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 melalui konsultasi publik dan kick-off pada Kamis, 12 November 2026. Dalam forum itu, pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 disebut mencapai 5,82 persen, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat menjadi lebih dari Rp5 triliun. PDRB per kapita masih Rp17,76 juta.

Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan aktivitas ekonomi belum otomatis berarti peningkatan kesejahteraan yang setara. Karena itu, perubahan RPJMD diarahkan untuk menghubungkan pertumbuhan dengan pemerataan, termasuk melalui pengentasan kemiskinan dan pengangguran, penguatan layanan dasar, serta peningkatan akses antarwilayah.

Mengapa selisih PDRB per kapita penting bagi warga Manggarai Barat

PDRB per kapita menggambarkan nilai ekonomi rata-rata yang dikaitkan dengan penduduk, bukan pendapatan yang diterima setiap orang. Angka Rp17,76 juta menjadi penanda bahwa besarnya nilai ekonomi daerah perlu dibaca bersama kondisi layanan dan kesempatan ekonomi warga di kampung, desa, dan kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyebut PDRB meningkat dari 3,56 triliun rupiah pada 2021 menjadi lebih dari 5 triliun rupiah pada 2025. Dalam paparan konsultasi, PDRB per kapita Manggarai Barat juga disebut berada di bawah angka nasional 83,70 juta rupiah dan target wilayah Nusa Tenggara Timur sekitar 35,1 juta rupiah.

Enam isu strategis awal yang dibahas meliputi kemiskinan dan pengangguran; pangan dan gizi, termasuk stunting; layanan kesehatan; pendidikan dan kualitas sumber daya manusia serta akses antarwilayah; air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup; serta pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Daftar ini masih sementara dan terbuka untuk masukan.

Penyusunan KLHS ditargetkan berlangsung sekitar delapan minggu dan harus divalidasi pada awal Desember 2026. Pemerintah daerah kemudian akan memakai hasil konsultasi untuk merumuskan isu strategis final dan rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam perubahan RPJMD 2025–2029.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Data Mabar

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.