TPID Manggarai Barat Perkuat Integrasi Data Pangan

Labuan Bajo — Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat membahas penguatan integrasi data pangan dalam rapat pada 1 Oktober 2026 di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat.

Mengapa ini penting: Pembaca mendapat informasi tentang pemantauan stok dan harga di Pasar Lembor serta Pasar Batu Cermin dan rencana integrasi data pangan pemerintah daerah.

Rapat itu diarahkan untuk menghubungkan data produksi, ketersediaan, stok, arus pasokan, distribusi, logistik, dan perkembangan harga. Pemerintah daerah menyatakan pengendalian inflasi perlu ditopang informasi rantai pasok, bukan hanya perubahan harga di pasar.

Menurut InfoMabar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, data ketersediaan Januari hingga Juli menunjukkan beras secara agregat berada dalam kondisi surplus. Data itu akan dijembatani dari gabah kering giling ke beras, stok penggilingan, stok distributor, dan stok pasar.

Pemantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama September 2026 mencatat koefisien variasi harga antarwaktu sebesar 3,85 persen di Pasar Lembor dan 5,34 persen di Pasar Batu Cermin. Koefisien variasi digunakan untuk melihat perubahan harga dalam suatu periode.

Forum memberi perhatian pada cabai rawit merah, ikan teri, pepaya, cabai merah keriting, cabai merah besar, dan ikan cakalang. Komoditas tersebut akan diverifikasi dari sisi produksi, stok, asal pasokan, mutu, biaya logistik, rantai distribusi, dan ketahanan stok.

Tindak lanjut rapat mencakup penguatan format Satu Data TPID, verifikasi harga dan pasokan cabai rawit merah, rekonsiliasi data beras dari produksi hingga pasar, serta pemeriksaan komoditas dengan perbedaan harga antar pasar yang tinggi.

Tim juga mengarahkan pengumpulan data stok dan days of cover, perluasan basis data logistik pelaku usaha, serta peningkatan kualitas pemantauan harga di Pasar Lembor dan Pasar Batu Cermin.

Rencana tersebut berkaitan dengan langkah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang pengendalian harga, ketersediaan, distribusi, dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting berbasis sistem informasi terintegrasi. Menurut RRI, beras dan telur direncanakan menjadi komoditas awal untuk menguji alur data, pelaporan, peringatan dini, koordinasi, dan tindak lanjut.

Sumber

• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
• RRI