Pemprov NTT Percepat Dokumen Pemulihan Gempa Flores

Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah kabupaten mempercepat penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dalam evaluasi penanganan gempa Flores yang diperbarui pada 4 Oktober 2026. Dokumen itu disusun untuk menjadi dasar pemulihan di tujuh kabupaten terdampak.

Mengapa ini penting: Pemkab di tujuh daerah terdampak harus menyiapkan dokumen pemulihan dalam batas 90 hari, sementara masa transisi Manggarai Barat berakhir pada 11 Oktober 2026.

Menurut RRI, waktu penyusunan R3P terbatas, yakni 90 hari sejak penetapan status darurat bencana. Pemerintah provinsi meminta kabupaten mempercepat validasi data, uji publik, dan penandatanganan dokumen agar kebutuhan pemulihan dapat segera diproses.

Dokumen usulan sektor perumahan Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur telah ditandatangani kepala daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dokumen Kabupaten Manggarai masih dalam proses penandatanganan, menurut RRI dan Selatan Indonesia.

Status transisi daerah

Masa transisi darurat Kabupaten Manggarai Barat dijadwalkan berakhir pada 11 Oktober 2026. Kabupaten Manggarai masih harus menetapkan apakah memperpanjang status tanggap darurat atau beralih ke masa transisi menuju pemulihan.

Pemerintah Provinsi NTT menyatakan penyusunan R3P tidak perlu menunggu masa darurat berakhir. Situs resmi Pemerintah Provinsi NTT menyebut dokumen tersebut harus diselesaikan dalam 90 hari sejak penetapan status darurat dan akan menjadi pedoman pemulihan selama tiga tahun.

Rapat evaluasi juga membahas penyesuaian status daerah menuju masa transisi pemulihan serta penetapan calon penerima bantuan Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tujuh kabupaten terdampak yang disebut pemerintah provinsi ialah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

Sumber

• RRI
• Selatan Indonesia
• Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur