Kabar Labuan Bajo

Minggu, 22 November 2026

Pemprov NTT Kembalikan Pengelolaan Pantai Pede ke Pihak Ketiga

Pemprov NTT menyatakan pengelolaan Pantai Pede dikembalikan kepada pihak ketiga berdasarkan putusan PTUN. Pedagang diminta membongkar lapak, sementara isi putusan belum tersedia untuk publik.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Tumpukan kursi pantai dan payung jerami di tepi pantai berpasir yang menghadap ke laut.
Ilustrasi: Tumpukan kursi pantai dan payung jerami di tepi pantai berpasir yang menghadap ke laut. · Foto: Tanpa nama / rawpixel (Openverse), CC0

Labuan Bajo — Pada 17 November 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan pengelolaan Pantai Pede telah dikembalikan kepada pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pedagang di kawasan pantai diminta membongkar lapak secara mandiri.

Pantainya berada di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Lahan yang disengketakan disebut seluas 31.670 meter persegi. Pemberitahuan pembongkaran disampaikan setelah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendatangi pedagang.

Pada 13 November 2026, pedagang Murni Mursalin terlibat adu mulut dengan personel Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat yang meminta lapak dibongkar. Sehari setelahnya, 31 pedagang berkumpul di salah satu lapak dan sepakat membentuk Komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pantai Pede.

Pedagang menyatakan akan tetap berada di lokasi kecuali pemerintah menyediakan tempat pengganti. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Manggarai Barat menyebut pedagang tidak memiliki izin dari Pemerintah Provinsi NTT untuk berjualan di sana.

Pengelolaan Pantai Pede disebut beralih, nasib pedagang belum jelas

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT Johny Ericson Ataupah mengatakan putusan hukum atas gugatan tata usaha negara menetapkan aset tersebut dikembalikan kepada pihak ketiga yang sebelumnya mengelolanya. Pemerintah provinsi menyebut kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) selama 25 tahun akan dilanjutkan sesuai putusan.

Namun, isi putusan belum tersedia untuk publik. Identitas penggugat, objek gugatan, dan rincian amar putusan juga belum dibuka. Pejabat pemerintah menyatakan lahan kemungkinan diserahkan kepada pihak ketiga pada 18 November 2026.

Bagi pembaca di Labuan Bajo, perubahan pengelolaan ini dapat langsung memengaruhi ruang publik Pantai Pede, akses pengunjung, serta mata pencaharian pedagang di Desa Gorontalo. Sampai laporan 17 November 2026, belum ada informasi terperinci mengenai lokasi relokasi atau tempat pengganti bagi pedagang.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Manggarai Barat

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.