Apa dasar aturan layanan lumpur tinja terjadwal di Labuan Bajo?

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKTRPKP) bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPPK) NTT mematangkan penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Labuan Bajo dalam rapat evaluasi pada Senin, 6 Juli 2026.

Layanan yang berjalan saat ini masih menggunakan sistem on call. Pemerintah daerah menyiapkan perubahan menuju penyedotan terjadwal setiap 3 tahun sekali. RRI melaporkan cakupan layanan berada di Kecamatan Komodo dan telah melayani 201 pelanggan dari kelompok rumah tangga, perhotelan, dan perkantoran.

Landasan yang disebut dalam laporan pemerintah daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini mengatur besaran tarif penyedotan lumpur tinja berdasarkan klasifikasi jenis bangunan.

Pengaturan teknisnya masih disiapkan melalui Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja. Rujukannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang mencakup sistem pengelolaan, tugas pemerintah daerah, peran masyarakat, pendanaan, perizinan, retribusi dan jasa pelayanan, serta pembinaan dan pengawasan.

Mengapa aturan ini penting bagi warga Labuan Bajo

Perubahan dari layanan berdasarkan panggilan ke jadwal tetap memberi kerangka yang lebih jelas bagi pelanggan di Kecamatan Komodo. Warga, pengelola penginapan, dan perkantoran perlu mengetahui jadwal, tarif, serta tata cara layanan ketika aturan pelaksana ditetapkan.

Standar teknis yang dipaparkan dalam laporan menyebut pengurasan sebesar 80 persen kapasitas tangki septik, dengan 20 persen tersisa sebagai bakteri bio-starter. InfoMabar juga menyebut rencana periode penyedotan 3 tahun sekali dan jarak pelayanan terjauh 15 kilometer dengan pola transportasi langsung.

RRI melaporkan pemerintah telah melakukan sensus pelanggan di enam desa dan kelurahan di Kecamatan Komodo sebagai lokasi proyek percontohan. Tahapan yang disebut berikutnya meliputi diskusi kelompok terarah tahap II, penerapan standar operasional prosedur teknis dan administrasi, optimalisasi armada truk tinja, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Sumber

• InfoMabar — portal resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
• RRI — laporan berita regional