KABAR LABUAN BAJO – Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Hanya saja di sisi lain, publik ternyata tak pernah puas.
Terobosan berupa urusan administrasi gratis hingga pemangkasan SOP pelayanan yang selama ini dilakukan, ternyata belum juga membuat masyarakat puas. Justru, ekspektasi masyarakat semakin bertambah.
Hal ini disampaikan Ditjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, saat mengunjungi pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di desa percontohan Perbekel Pecatu, Jalan Raya Uluwatu Pecatu, Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis 2 Maret 2023.
Baca Juga:
Manggarai Barat Terima Adipura, Bupati Edi Endi: Jadikan Kebersihan Sebagai Budaya
Bahkan dengan nada canda, ia menggambarkan ekspektasi masyarakat ini dengan teori Abraham Maslow tentang trickle down effect. Teorinya secara garis besar menyebutkan, kebutuhan masyarakat seperti gelas yang terus diisi air. Kalau gelasnya penuh, isinya akan menetes dan membasahi ke mana-mana.
“Teori Maslow itu terbantahkan. Sebab kalau gelasnya terus diisi, airnya bukan meluber, tetapi gelasnya terus bertambah tinggi, dan airnya tidak pernah penuh. Ternyata, ekspektasi masyarakat bertambah-tambah terus,” tutur Zudan.
Menurut dia, seperti inilah yang dialami oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam memberikan pelayanan adminitrasi kependudukan.
Awalnya, pelayanan Dukcapil berbayar, dan masyarakat keberatan. Pelayanan berbayar itu kemudian dihapus, menjadi gratis di UU Adminduk (Perubahan) Nomor 24 Tahun 2013.
Baca Juga:
10 Pejabat Eselon di Manggarai Barat Dievaluasi, Sinyal Rotasi dan Mutasi
“Sekarang sudah gratis semuanya, masyarakat masih belum puas. Minta layanan lebih cepat. SOP pelayanan selesai 14 hari kita potong menjadi sehari jadi,” ujarnya.
Apakah masyarakat sudah puas? Ternyata, demikian Zudan, masyarakat masih belum puas juga. Mereka juga minta layanan dokumen kependudukan diantar sampai ke rumah.
“Lahirlah sistem deliveri dokumen kependudukan dikirim via pos atau melalui ojol. Masih ditambah layanan online dan cetak dokumen mandiri. Dokumen kependudukan dikirim ke e-mail atau ponsel pemohon. Sehingga dokumen bisa dicetak di mana saja dan kapan saja dengan kertas putih dan QR code,” urainya.
Baca Juga:
Ketua KPU: Tahapan Pemilu 2024 Jalan Terus
Itulah, kata Zudan, cara Dukcapil menerjemahkan ‘melayani sampai ke pintu rumah penduduk’. Ia meyakini, hal itu pun belum tentu akan membuat publik puas.
“Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh, kembangkan inovasi terus menerus,” tandasnya.
Terakhir, Zudan menitipkan pesan ke seluruh lapisan masyarakat. Sebab tidak semua hal diurus Dukcapil.
“Tolong sosialisasikan ke warga masyarakat, Dukcapil itu bukan lembaga super yang serba tahu. Mengapa orang meninggal masih dapat bansos? Mengapa masih ada di DPT? Sebab, yang meninggal tidak dilaporkan ke Disdukcapil,” tegasnya.
Ia pun meminta agar semua yang terjadi di masyarakat terkait Adminduk harus dilaporkan, agar datanya masuk dalam sistem.
“Yang meninggal, pindah domisili harus dilaporkan ke Disdukcapil. Makanya pelayanan di Disdukcapil itu berbasis pelaporan masyarakat,” pungkas Zudan. klb/san
