KABAR LABUAN BAJO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerukan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan.
Menurut Presiden Jokowi, situasi di negara tersebut saat ini tidak membuat pihak mana pun menang, tapi hanya membuat rakyat menjadi korban.
Seruan Presiden Jokowi tersebut disampaikan dalam pernyataan pers di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 8 Mei 2023, jelang pelaksanaan KTT ASEAN.
Baca Juga:
KTT ASEAN, Presiden Jokowi: Kejahatan Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas
“Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” ujar Presiden Jokowi.
Itu sebabnya keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 ini, Presiden Jokowi akan terus mendorong implementasi dari lima poin kesepakatan atau “Five-Point Consensus”. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan bantuan kemanusiaan.
Menurut Presiden Jokowi, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia dan melalui keketuaannya di ASEAN mampu memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).
Baca Juga:
Pertemuan Pejabat Senior di Golo Mori Labuan Bajo Awali Rangkaian KTT ASEAN 2023
Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Presiden Jokowi menyebut, joint needs assesment mampu diselesaikan.
“Ini masalahnya adalah masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tetapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga telah menjelaskan bahwa ada dua tahap bantuan kemanusiaan untuk Myanmar.
Baca Juga:
Presiden Jokowi: KTT ASEAN Momentum Promosi Labuan Bajo
Tahap pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan Covid-19, dan tahap kedua life sustaining.
“Tahap kedua ini sempat alami hambatan karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar,” kata Retno. klb/angela