KTT ASEAN, Presiden Jokowi Isu Myanmar Tidak Boleh Hambat Pembangunan Kawasan

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Print
Presiden Jokowi membuka Sesi Retret KTT ASEAN di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Kamis 11 Mei 2023 pagi. (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

KABAR LABUAN BAJO – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa isu yang berkaitan dengan situasi terkini di Myanmar, tidak boleh menghambat upaya percepatan pembangunan komunitas atau kawasan ASEAN.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat membuka Sesi Retret KTT ASEAN di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 11 Mei 2023 pagi.

Menurut Presiden Jokowi, pembangunan kawasan ASEAN adalah sesuatu yang sangat ditunggu – tunggu oleh masyarakat Asia Tenggara.

Baca Juga:
KTT ASEAN, Presiden Jokowi Serukan Penghentian Kekerasan di Myanmar

“Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya pastikan adalah, bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN,” tegasnya.

Sebelumnya, melalui pernyataan tertulis, Rabu 10 Mei, negara – negara anggota ASEAN telah menyatakan dukungan bagi upaya Indonesia untuk melanjutkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar.

Negara – negara anggota juga mendukung pernyataan Presiden Jokowi dalam merespons serangan yang baru-baru ini dialami Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre) dan tim pemantau ASEAN di Myanmar.

“Kami mendukung upaya-upaya Ketua ASEAN, termasuk upaya Indonesia, dalam melanjutkan keterlibatan para pemangku kepentingan di Myanmar, dan mendorong kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin,” demikian isi pernyataan tersebut.

Baca Juga:
Presiden Jokowi Mengajak Pemimpin ASEAN Nikmati Sunset dari Atas Kapal Pinisi di Labuan Bajo

Pada Senin 8 Mei, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa serangan terhadap rombongan AHA Centre dan tim pemantau ASEAN tidak akan menyurutkan tekad Indonesia dan ASEAN untuk terus menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar.

Situasi keamanan Myanmar kian buruk sejak militer pada Februari 2021 menjatuhkan pemerintahan terpilih, yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, melalui kudeta.

ASEAN telah mendesak junta militer, untuk menerapkan rencana perdamaian Konsensus Lima Poin yang disepakati pada April 2021, yang menyerukan antara lain penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan mengizinkan pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar. klb/angela

Terkini

Terpopuler

Pembuatan Undangan Digital, Klik Disini!