KABAR LABUAN BAJO – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTT siap menyukseskan pelaksanaan KTT ASEAN 2023 yang berlangsung di Labuan Bajo, 9-11 Mei mendatang.
Untuk even internasional yang akan dihadiri 11 negara ASEAN termasuk Timor Leste serta Sekjen ASEAN dengan total delegasi sekitar 1000 sampai dengan 1500 orang itu, Kanwil Kemenkumham NTT melakukan beberapa persiapan.
Hal ini sebagaimana dipaparkan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTT, I Ismoyo, usai memimpin rapat bersama Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) serta Kepala UPT Imigrasi di NTT, Jumat 3 Maret 2023.
Baca Juga:
Kemenkumham Apresiasi Manggarai Barat Telah Miliki Perda Perlindungan Kekayaan Intelektual
“Wujud dukungan Kemenkumham NTT (terkait pelaksanaan KTT ASEAN) dengan menyiapkan perangkat pemeriksaan keimigrasian serta berkoordinasi aktif dengan unit pusat untuk bantuan SDM dan kebijakan pemeriksaan,” ucapnya.
Beberapa persiapan yang perlu dilakukan Kanwil Kemenkumham NTT bersama Tim PORA dalam mendukung terselenggaranya ASEAN Summit ini, seperti meningkatkan pelayanan Bandara Komodo – Labuan Bajo dalam status Bandara Internasional sehingga ditetapkan sebagai immigration check point.
Selain itu, meningkatkan kapasitas pelayanan menjadi 24 jam atau sampai waktu tertentu; mempersiapkan fasilitas transportasi dan emergency respon; serta mengatur rencana operasi pelayanan.
Untuk diketahui, Rapat Tim PORA bersama kepala UPT Imigrasi di NTT ini mengambil tema ‘Sinergitas Antar Instansi Pengawasan Orang Asing dalam Mendukung Persiapan Asean Summit Tahun 2023’.
Baca Juga:
Konsultasi Teknis Pelindungan KI: Kupas Tuntas Kekayaan Intelektual Hingga Penegakan Hukumnya
Rapat antara lain dihadiri perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Kupang, KPP Pratama Kupang, Bea dan Cukai, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV NTT, Kanwil Kementerian Agama NTT, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Pangkalan Utama TNI AL, Pangkalan Udara TNI AU, Badan Intelijen Daerah,
Badan Intelijen Strategis, serta Stasiun Pemantauan Keamanan Laut.
Hadir pula perwakilan Badan Pertanahan Nasional, Dinas Penanaman Modal, Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan dan Catatan Sipil Provinsi NTT.
Para peserta rapat ini sepakat mengenai pengawasan orang asing yang harus dilakukan secara sinergis dan aktif dalam menyukseskan KTT ASEAN 2023.
“Sinergitas kuat antar instansi dalam mendukung pelaksanaan Asean Summit 2023 menjadi perhatian kita bersama,” kata perwakilan Polda NTT, dalam rapat tersebut. klb/san
