KABAR LABUAN BAJO – Jelang Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara tentang pers yang bertanggung jawab, tidak sebatas kebebasan pers.
Kepala Negara menyinggung soal ini dalam pertemuan dengan jajaran Dewan Pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 6 Februari 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga bersedia menghadiri puncak peringatan HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara, 9 Februari mendatang.
“Bapak Presiden mengatakan jangan cuma ngomong kebebasan pers, tapi pers yang bertanggung jawab. Pers yang bertanggung jawab seperti apa ya, tentu teman-teman media lebih tahu,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, usai bertemu Presiden Jokowi.
Pers bertanggung jawab, imbuhnya, harus menerapkan kode etik dan beberapa pedoman yang sudah dimiliki. Selain itu, wartawan juga harus mengikuti kompetensi agar memiliki kapasitas dalam pemberitaan.
Ia tak menampik jika selama ini tidak sedikit masyarakat yang menuntut kebebasan pers, namun di sisi lain perlu adanya tanggung jawab yang diemban oleh setiap insan pers dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik.
“Nah apa sih substansi tanggung jawab itu? Ya, kode etik jurnalistik. Pedoman pemberitaan yang berperspektif keberagaman misalnya. Mewujudkan NKRI misalnya, kan itu sudah nggak bisa ditawar-tawar. Kan pers itu harus memberikan pendidikan kepada publik, kontrol sosial, dan memberikan informasi,” tandas Ninik Rahayu.
Sementara itu anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto, menambahkan, konteks pers bertanggung jawab yang dimaksud salah satunya adalah ikut menciptakan situasi kondusif di tahun politik.
“Karena di tahun politik kan pasti (mungkin) akan banyak sekali media dimanfaatkan. Nah, kita jangan bicarakan kemerdekaan pers atau kebebasan pers saja, tapi bagaimana kemudian pers mewujudkan situasi masyarakat yang lebih kondusif, lebih baik dan itu tanggung jawab pers. Itu lah kira-kira,” ucapnya. klb/san
